Terbukti Melakukan Pelanggaran, 13 Sekcam dan 2 Kabid di Kota Makassar Dicopot

MakassarInfo.co – Kasus pelanggaran karena mendukung Jokowi pada masa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan oleh 13 Sekertaris Kecamatan (Sekcam) dan 2 Kepala Bidang (Kabid) di kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini berdampak pada dicopotnya ke 15 Sekcam dan 2 Kabid tersebut.

Kasus ketidaknetralan Camat dan Kabid Makassar ini sempat menjadi viral beberapa waktu lalu. Ketiga belas Camat dan dua Kabid ini secara terang – terangan mendukung Joko Widodo (Jokowi).

Atas tindakan itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai para Camat dan Kabid itu melanggar dan patut dihukum disiplin berat. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan I Made Suwandi.

“Pada akhirnya dapat dibuktikan pelanggaran oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga belas Camat dan 2 Kabid tersebut direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar yaitu Wali Kota, untuk diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berat,” ungkap I Made Suwandi.

Lanjut I Made Suwandi, “Sesuai kewenangan yang KASN miliki, maka kami telah merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar selaku PPK untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat kepada 13 Camat dan 2 Kabid tersebut. Rekomendasi kami sudah kami kirimkan kepada PPK dengan tanggal surat 8 Agustus 2019. Kami berikan batas waktu 14 hari sejak diterimanya rekomendasi KASN ini, PPK sudah menindaklanjutinya,”

Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengatakan saat dimintai konfirmasi, Selasa (19/11/2019), ada beberapa opsi sanksi berat yang akan diberikan kepada para Sekcam dan Kabid ini. Namun sanksi yang dijatuhkan oleh Kemendagri ini adalah pencopotan jabatan.

“Kita menjalankan perintah Kementerian Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi,” ungkapnya.

Pemberian sanksi ini tertuang lewat surat Kemendagri bernomor : 800/6012/OTD A, perihal : rekomendasi pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berat di lingkungan pemerintah daerah Kota Makassar.

“Sanksinya huruf di huruf C yaitu pembebasan dari jabatan,” imbuhnya.

Sebelumnya, 13 Sekcam dan 2 kabid ini dilantik menjadi Camat di era Wali Kota Muhammad Ramdhan “Danny” Pomanto pada tahun 2018. Namun setelah Iqbal Suhaeb duduk sebagai pengganti jabatan Wali Kota Makassar, posisi ke – 15 orang ini dikembalikan ke jabatan semula yaitu Sekcam dan Kabid.

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil pemeriksaan oleh Tim KASN yang dilengkapi hasil pemeriksaan forensik digital, maka dihasilkan kesimpulan berikut :

1. Bahwa 13 Camat dan 2 Kabid atas nama Juliaman bin Massaire (Camat Mariso) dan kawan-kawan, selain terbukti      melanggar netralitas ASN juga melanggar Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.
2. Bahwa Pernyataan para terlapor (13 Camat dan 2 Kabid) yang menyatakan bahwa tidak ada Sdr. Syahrul Yasin            Limpo di dalam video tersebut adalah tidak benar.
3. Bahwa Syahrul Yasin Limpo adalah benar ada diantara 13 Camat dan 2 Kabid se kota Makassar (Video/Gambar          asli).
4. Para Terlapor (13 Camat dan 2 Kabid) telah menghalangi berjalannya tugas kedinasan dengan memberikan                  keterangan tidak benar, tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku        ASN. ASN dilarang melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 11 Peraturan              Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

 

 

 

Editor : Ray

Be the first to comment on "Terbukti Melakukan Pelanggaran, 13 Sekcam dan 2 Kabid di Kota Makassar Dicopot"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*