Diwarnai Aksi Dorong – Mendorong, SAPMA PP Unjuk Rasa Di Pengadilan Tinggi Makassar, Minta PT Lakukan Pengawasan Di PN Makassar

Makassarinfo.Co — Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kota Makassar, melakukan aksi unjuk rasa Pengadilan Tinggi Makassar, Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, Kamis, (24/11/22).

Setelah dari PN Makassar, Massa Aksi bergeser ke Pengadilan Tinggi Makassar, untuk menyampaikan Aspirasi. Sempat terjadi keributan dan aksi dorong mendorong, dikarenakan pihak pengadilan menolak dan tidak mau menerima Massa Pengunjuk rasa.

Aksi tersebut Tidak berlangsung lama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Andi Isna reniswhari cinrapole menerima 7 perwakilan Aksi yang didampingi dengan Kuasa Hukumnya, Isna mengatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang membuat peserta aksi tersinggung, pada dasarnya ia tidak pernah menolak jika ada Aksi dan Aduan.

“Kami mohon maaf jika ada hal yang membuat adik-adik tersinggung, kami selaku pengawas PN tidak mempunyai wewenang dalam memberi perintah kepada PN Makassar, tetapi kami pengadilan tinggi tetap mengawasi PN Makassar, silahkan jika ada aduan dari masyarakat kita terima dengan baik, dan tentunya dengan dilengkapi Resume dan Bukti yang lengkap,” Pungkasnya.

Sekretaris SAPMA Kota Makassar, Ridwan Amirullah menegaskan, bahwa ada kekeliruan PN Makassar dalam penetapan Eksekusi tersebut, dikarenakan PN Makassar tidak memperhatikan bahwa sudah ada putusan yang baru yang mengalahkan Pihak pemohon Eksekusi saat ini, (Gartini dan Gina). 

“Kami mempunyai data yang lengkap, ada 8 Putusan yang telah menguatkan dan menjamin kepastian Hukum atas sebidang tanah yang menjadi objek Eksekusi, dan ini sangat keliru. diduga ada oknum mafia peradilan yang mencoba bermain-main sehingga Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan dan mengeluarkan putusan eksekusi,” Tegas Ridwan.

Ridwan juga mengatakan, bahwa SAPMA PP Kota Makassar meminta Pengadilan Tinggi untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap perkara ini di PN Makassar, dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, dan meminta KPK RI untuk turun memeriksa PN Makassar, Karna diduga ada Mafia Peradilan, sehingga PN Makassar mengeluarkan putusan eksekusi.

“Kami meminta Pengadilan Tinggi untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap perkara ini di PN Makassar dan kami akan kawal kasus ini hingga Tuntas, kemudian meminta agar KPK RI untuk turun memeriksa PN Makassar, Kami menduga ada Mafia Peradilan di PN Makasssar, sehingga langsung mengabulkan dan mengeluarkan putusan Eksekusi, Pungkasnya.

Adapun isi tuntutannya:

1. Meminta Pengadilan Negeri Makassar untuk mengeluarkan Surat Keterangan Non Executable terhadap perkara perdata No. 150/PDT.G/1987/PN.Uj.Pdg.

2. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Makassar A/N SIGIT TRIYONO, SH.,MH. dan Panitra A/N BURHANUDDIN.

Untuk diketahui, ada 8 Putusan – Putusan yang menguatkan dan menjamin Kepastian Hukum pemilik/ penghuni objek eksekusi:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 96/Pdt.G/1997/PN.Uj.Pdg. Tertanggal 25 Oktober 1997;

2. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 43/Pdt.G/1998/PT.Uj.Pdg. Tertanggal 15 April 1998;

3. Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1442K/Pdt/2000. Tertanggal 27 Juli 2001;

4. Putusan Perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.269/PK/Pdt/2005;

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24/G.Tun/1992/P.Tun/U.Pdg;

6. Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 10/G/2020/PTUN.MKS Tertanggal 29 Mei 2020;

7. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 169/B/2020/PTTUN.Mks Tertanggal 24 September 2020;

8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 302K/TUN/2021 Tertanggal 18 Agustus 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *